BAB III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Bentuk Organisasi

A. Menurut Hanel

 Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi :

1. individu (pemilik dan konsumen akhir)

2. Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)

3. Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

B. Menurut Ropke

1. Identifikasi Ciri Khusus

2. Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

3. Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

4. Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

5. Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Sub sistem

1. Anggota Koperasi

2. Badan Usaha Koperasi

3. Organisasi Koperasi

C. Di Indonesia

1. Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

2. Rapat Anggota,

3. Wadah anggota untuk mengambil keputusan

4. Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

a. Penetapan Anggaran Dasar

b. Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

c. Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

d. Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan

e. Pengesahan pertanggung jawaban

f. Pembagian SHU

g. Penggabungan, pendirian dan peleburan

A. Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel
Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hokum

B. Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke
Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.

C.  Bentuk organisasi di Indonesia
Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

2. Hirarki Tanggung Jawab

A. Pengurus

Seseorang yang bertugas, Mengelola koperasi dan usahanya, Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi, Menyelenggaran Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban, Maintenance daftar anggota dan pengurus, Wewenang, Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan, Meningkatkan peran koperasi

B. Pengelola

Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional, Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

 C. Pengawas

Adalah Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi
UU 25 Th. 1992 pasal 39:

v  Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

v  Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

3. Pola Manajemen

Untuk mencapai tujuan  koperasi di perlukan manajemen koperasi yang benar agar semua yang telah di rencanakan dapat berjalan dengan baik,untuk itu diperlukan Pola Manajemen Koperasi sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar dari manajemen. Dalam hal ini manajer memutuskan hal-hal yang harus dilakukan, tetapi sebelum itu dibutuhkan organisasi untuk perencanaan, baik organisasi kecil maupun besar. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat fleksibel, karena dalam berjalannya waktu situasi dan kondisipun dapat berubah sewaktu-waktu.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur,pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas bagi para anggota dalam bekerja. Posisi dalam bekerja dari para anggotanya pun harus sesuai dengan keahlian dari anggota organisasi, agar tujuan dapat di capai sesuai dengan yang telah direncanakan.

c. Struktur Organisasi

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah yang paling sulit itu berasal dari dirinya sendiri yaitu berupa keterbatasan, seperti keterbatasan pengetahuan, kemampuan, bahkan mungkin daya tahan tubuh.

Maka dibutuhkan struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan, bentuk usaha, volume usaha, maupun luas pemasaran produk. Karena semua bentuk organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan.

d. Pengarahan

Pengaraha merupakan fungsi menejemen yang terpenting karena masing-masing orang dalam suatu organisasi memiliki kepentingannya masing-masing. Untuk itu pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan sistem untuk membuat segala kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai rencana.

Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. menetapkan standar

b. membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan

c.mengukur penyimpanan-penyimpana yang terjadi, lalu mengambil tindakan evaluasi jika diperlukan.

Sumber:

http://anandyotlkoperasi.blogspot.co.id/2012/11/pola-manajemen-koperasi.html

candranopitasari.blogspot.co.id/2013/01/bentuk-organisasi-dan-manajemen.html

BAB II. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

·         Definisi ILO

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

1.      Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

2.      Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

3.      Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

4.      Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

5.      Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

6.      Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

·         Definisi Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”

·         Definisi Dooren

Menurut P.J.V Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi,dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

·         Definisi Hatta

Menurut Hatta untuk disebut koperasi,sesuatu organisasi itu setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas-asas tersebut adalah :

1. Tidak boleh dijual atau dikedaikan barang-barang palsu

2. Harga harus sama dengan harga pasar setempat

3. Ukuran harus benar dan dijamin

4. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya

·         Definisi Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

·         Definisi UU No.25 / 1992

Koperasi adalaah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

5 unsur koperasi Indonesia :

1.      Koperasi adalah badan usaha

2.      Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum koperasi

3.      Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip – prinsip koperasi

4.      Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat

5.    Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

2. Tujuan Koperasi

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

3. Prinsip-Prinsip KoperasI

A.  Prinsip Munkner

1. Keanggotaan bersifat sukarela

2. Keanggotaan terbuka

3. Pengembangan anggota

4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

6. Koperasi sbg kumpulan orang-orang

7. Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

9. Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

10. Perkumpulan dengan sukarela

11. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

12. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

13. Pendidikan anggota

B. Prinsip Rochdale

1. Pengawasan secara demokratis

2. Keanggotaan yang terbuka

3. Bunga atas modal dibatasi

4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai

6. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

8. Netral terhadap politik dan agama

C. Prinsip Raiffeisen

1. Swadaya

2. Daerah kerja terbatas

3. SHU untuk cadangan

4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas

5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

6. Usaha hanya kepada anggota

7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

D. Prinsip Schulze

1. Swadaya

2. Daerah kerja tak terbatas

3. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

4. Tanggung jawab anggota terbatas

5. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

6. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

E. Prinsip ICA

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat

2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

3. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

4. SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

F. Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian.

6. Pendidikan perkoperasian.

7. Kerjasama antar koperasi.

Sumber :

http://koperasiuntukindonesia.blogspot.co.id/2011/01/prinsip-prinsip-koperasi.html

https://yuyunchelsea.wordpress.com/2011/10/02/bab-2-pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/

https://wisnuyogi.wordpress.com/2012/10/11/pengertian-dan-konsep-koperasi/

http://www.slideshare.net/deposinaga/koperasi-41206808

https://putrijayantia.wordpress.com/tag/definisi-koperasi/

BAB I. KONSEP,ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan singkatan dari kata ko (co) dan operasi (operation). Pengertian koperasi sendiri adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Konsep Koperasi

Konsep koperasi itu terdiri dari 3 konsep yaitu :

a. Konsep Koperasi Barat             

Konsep koperasi barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi  swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, untuk mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Adapun unsur-unsur koperasi barat adalah :

1. Setiap individu dengan tujuan bersama dapat berpatisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama.

2. Hasil berupa surplus di distribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

3. Keuntungan yang belum di distribusi akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

b. Konsep Koperasi Sosialis

Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi itu direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi itu tidak berdiri sendiri melainkan merupakan subsistem dari sistem sosialis untuk mencapai tujuan sistem sosialis-komunis.

c. Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi ini sudah berkembang dengan ciri sendiri,yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan. Konsep ini juga menjelaskan tujuan koperasi dibentuk yaitu untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. 

3. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

a. Keterkaitan ideologi,sistem perekonomian dan aliran koperasi

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi
Libarisme/kapitalisme	Sistem ekonomi bebas liberal	Yardstick
Komunisme/sosialisme	Sistem ekonomi sosialis	sosialis
Tidak termasuk libarisme/sosialisme	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (commonwealth)

Tidak termasuk libarisme/sosialisme

Sistem ekonomi campuran

Persemakmuran (commonwealth)

4. Aliran Koperasi

a.Aliran Yardstick

Aliran koperasi ini menyatakan bahwa koperasi dapat menjadi kuat untuk mengimbangi,mentralisasikan,dan mengoreksi. Ciri dari aliran ini adalah pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi adalah tanggung jawab dari anggota koperasi sendiri. Aliran ini dapat kita jumpai dinegara yang berideologis kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal.

b. Aliran Sosialis

Dalam aliran ini dikatakan koperasi dipandang sebai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

c. Aliran Persemakmuran (commonwealth)

Aliran ini mengatakan bahwa koperasi adalah alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Selain itu koperasi juga disebut sebagai wadah ekonomi rakyat yang strategis dan rakyat juga menjadi peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Dalam aliran ini peran pemerintah adalah bersifat kemitraan dan pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

5. Sejarah Lahirnya Koperasi dan Sejarah Perkembangan Koperasi

Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu. Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

A. Koperasi di Indonesia sebelum merdeka

Pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Beberapa tahap penting mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Karena hal tersebut pada tahun 1896, patih purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang.

Lalu pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr.Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementrian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono Djojohadikusumo.

Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah jepang mencabut undang-undang no.23 dan menggantikannya dengan kumini (koperasi model jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan jepang.

B. Koperasi di Indonesia setelah merdeka

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah maka Moh.Hattadiangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia :

1.  Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.

2.  Pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.

3.  Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).

4.  Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang

Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :

1.  Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.

2.  Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).

3.  Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

4.  Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.

5.  Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.

SUMBER :

 http://www.info-asik.com/2013/01/pengertian-koperasi.html#ixzz3nCqZ5dvU

http://www.slideshare.net/adi120/konsep-koperasi-15164381

 https://pungkiindriyonoblog.wordpress.com/2013/09/30/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia-dan-di-indonesia/